Image Background
Hapuskan pajak sektor propertiDitulis oleh Bisnis Indonesia Thursday, 12 August 2010Status kepemilikan untuk asing agar dipertegas JAKARTA: Kalangan pengembang mendesak pemerintah segera menghapuskan berbagai beban pajak di sektor properti, khususnya bagi pemodal lokal, seiring dengan berlangsungnya pembahasan revisi atur an mengenai kepemi likan asing.Pada sisi lain, pemerintah harus segera mempertegas status kepemilikan properti bagi asing. Selama ini asing dinilai tidak leluasa memiliki properti di Indonesia baik berupa perkantoran maupun hunian karena Indonesia tak menyediakan payung hukum.Karena itu, status kepemilikan asing masih terbatas pada hak sewa bangunan. Namun, kondisi itu justru mempersulit para pengembang memacu proyek-proyek baru lebih ekspansif karena imbal hasil dari sistem sewa lebih kecil daripada kepemilikan penuh.Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Tirta Susanto mengatakan selama ini pajak properti di Indonesia berlaku nondiskriminatif.Akibatnya, investor lokal juga dikenakan berbagai pungutan pajak seperti BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), PPN dengan besaran masing-masing 5%, 21%, dan 10% dari harga properti.Di dalam revisi aturan kepemilikan asing, jelasnya, Apersi mengusulkan agar jenis-jenis pajak properti tersebut bagi pengembang lokal dihapuskan tapi tetap diberlakukan bagi investor dan pengembang asing.“Di beberapa negara Asean, ketetapan ini dibuat untuk melindungi investor lokal. Dalam kasus ini, hukum kita juga harus bersikap diskriminatif untuk lebih menjamin warga negara,“ katanya kepada Bisnis, kemarin.Seperti diketahui, Kemenpera menargetkan revisi PP No.41/ 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing dapat diselesaikan akhir tahun ini.Tirta menilai penghapusan pajak properti bagi pengembang lokal maupun pengenaan pajak bagi asing tak akan menyurutkan minat asing berinvestasi di berbagai sektor seperti perkantoran, apartemen, kondominium, hingga lahan industri.Bagi pengembang lokal, ujar nya, beban berbagai pajak tersebut sangat memberatkan sedangkan bagi asing skema tersebut masih sangat kompetitif karena nilai kurs mata uang Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan nilai kurs mata uang asing.“Karena itu, tak masalah jika pajak-pajak ini tetap dikenakan kepada asing. Asalkan, status kepemilikan properti asing di Indonesia dipertegas dan dibuka seluas-luasnya. Mereka tak hanya bisa menyewa tapi juga berhak memiliki status bangunannya,“ papar Tirta.Klausul baru Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Konsultasi Soeharsojo mengatakan di dalam revisi aturan tersebut Kadin mengusulkan agar dibuat sebuah klausul baru yang mempertegas keberpihakan pemerintah kepada para pengembang lokal.Adapun, bagi para investor asing, pemerintah diminta menjamin kepastian lahan dan hak guna bangunan dalam jangka panjang dan bersikap terbuka terhadap kepemilikan asing di sektor properti.“Selama ini ketentuannya hanya 20 tahun. ini sangat tidak menguntungkan.Seharunya, bisa ditetapkan dalam jangka panjang sekitar 70 90 tahun. Peluang mereka berinvestasi akan sangat besar supaya bisa mempercepat pembanguan.APBN kita sangat terbatas, sedangkan kebutuhan properti kian besar. Ini harus diimbangi dengan arus masuknya investasi asing besar-besaran,“ paparnya.Pemerintah, lanjut Tirta, bersikap tak adil jika status kepemilikan properti bagi asing tak dibuka. Sebab, di satu sisi, pemerintah justru membebaskan asing mengakuisisi lahan sebesar-besarnya di sektor perkebunan kelapa sawit.Jika pemerintah membuka kepemilikan properti untuk asing seluas-luasnya, setidaknya ada sekitar 36% pajak dari PPnBM, PPN, dan BPHTB yang berpotensi masuk ke kas negara dari setiap transaksi properti. “Namun, soal lahan kelapa sawit, seberapa besar kontribusi pajak yang diperoleh pemerintah? Tidak pernah jelas,“ katanya.Pada sisi lain, terangnya, pajak sewa properti (rental income tax) di Indonesia sangat tinggi dan berlapis-lapis dibandingkan dengan negara-negara lain di Asean. Kondisi ini sangat memberatkan para pengembang lokal.Pemerintah, ujarnya, mengenakan tiga bentuk pajak sewa properti yakni PPh badan sekitar 25%, BPHTB sekitar 5% dan PPh final sekitar 1%. “Namun, konsumen juga masih dikenakan pajak sewa sekitar 20% dari nilai sewa. Pajaknya sangat berlapislapis,“ katanya.Atas dasar itu, Apersi menuntut agar pajak sewa properti diturunkan dan komponen pajak tersebut disederhanakan untuk merangsang minat konsumen meningkatkan okupansi serta memacu proyek-proyek baru bagi para pengembang.Sebelumnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) meminta agar Kementerian Perumahan Rakyat membuka kepemilikan properti oleh asing khusus untuk apartemen.“Yang saya minta kepada Menpera, yaitu disepakati dulu bahwa kepemilikan ini adalah khusus apartemen. Mudah-mudahan dapat disepakati,“ kata Kepala BPN Joyo Winoto beberapa waktu lalu.Karena itu dia menilai kepemilikan properti oleh asing sebaiknya dibuka, diatur, dan diregulasikan sehingga semuanya dapat terdeteksi dengan baik.Joyo menyebutkan ada dua langkah yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu dengan memanfaatkan momentum pembuatan RUU pertanahan yang dijadwalkan tuntas akhir tahun ini.“Sambil menunggu proses itu, kita dapat memanfaatkan dua peraturan pemerintah yang sudah ada, yaitu PP No. 40/1996 dan PP No. 41/1996.“BPN, katanya, ditugaskan oleh Presiden melalui Inpres No.1/2010 untuk menyusun RUU Pertanahan. “Kalau memang dirasakan perlu dibangun konsensus untuk mengatur kembali kepemilikan orang asing, inilah kesempatannya.“ (GAJAH KUSUMO) ( yusuf.waluyo@bisnis.co.id)OLEH YUSUF WALUYO JATISumber : Bisnis IndonesoaTanggal: 12 Agustus 2010
Do you have any Question?? just BUZZ!
Online Support